PROGRAM SARJANA (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Universitas Perwira Purbalingga
[email protected] | Portal Admin
Beranda Utama
Bagian 3.1 Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Organisasi & Tata Kerja UPPS

Struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNPERBA serta implementasi 5 Pilar Good Governance dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS FEB)

Catatan Evaluator: Telah dilakukan perbaikan dan revisi sesuai catatan evaluator.

Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS) disusun untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola akademik, koordinasi antarunsur organisasi, serta pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan. Struktur tersebut menunjukkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja antarunsur organisasi sehingga penyelenggaraan program studi dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan terkoordinasi.

Unsur 01

Pimpinan UPPS (Dekan & Wakil Dekan FEB)

Pimpinan tertinggi fakultas yang merumuskan dan menetapkan arah kebijakan fakultas, pengembangan akademik, pengawasan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengelolaan sumber daya secara menyeluruh. Wakil Dekan mengoordinasikan bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, SDM, dan kerja sama.

Unsur 02

Pelaksana Akademik (Kaprodi & Dosen)

Kaprodi bertanggung jawab atas pengelolaan akademik program studi (penyusunan kurikulum, koordinasi pembelajaran, pembinaan kemahasiswaan, ketercapaian CPL). Dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, pengabdian) secara koordinatif dan fungsional.

Unsur 03

Pengawas & Penjaminan Mutu (Gugus Penjaminan Mutu / GPM)

Menjamin mutu penyelenggaraan tridharma di tingkat fakultas melalui monitoring dan evaluasi berkala, audit mutu internal (AMI), serta pengembangan standar mutu akademik berkelanjutan.

Unsur 04

Unsur Penunjang Akademik & Sumber Belajar

Menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran, laboratorium simulasi hukum/peradilan semu, perpustakaan digital, sarana e-learning, dan sarana legal clinic.

Unsur 05

Pelaksana Administrasi (Tata Usaha UPPS)

Memberikan dukungan administratif dan operasional bagi penyelenggaraan prodi, pelayanan mahasiswa, pengelolaan berkas akademik, dan sarana perkantoran.

Unsur 06

Kepala Unit Legal Clinic Uji (Dosen Pembina, S.H., M.H.)

Mengkoordinasikan konsultasi hukum dan pendampingan pro bono.

Unsur 07

Kepala Unit Legal Clinic Uji (Dosen Pembina, S.H., M.H.)

Mengkoordinasikan konsultasi hukum dan pendampingan pro bono.

Pola Hubungan Kerja: Secara keseluruhan, hubungan kerja antarunsur dalam UPPS menunjukkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Dekan dan Wakil Dekan menjalankan fungsi kebijakan dan koordinasi pada tingkat fakultas, Kaprodi dan dosen menjalankan fungsi akademik, GPM menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu, unsur penunjang menyediakan dukungan terhadap kegiatan akademik dan sumber belajar, sedangkan TU UPPS memberikan dukungan administrasi dan operasional. Hubungan antara program studi dengan pimpinan fakultas berlangsung secara hierarkis dan administratif, sedangkan hubungan Kaprodi dengan dosen bersifat koordinatif dan fungsional.
3.1.2 Good Governance & 5 Pilar Tata Pamong

Perwujudan Lima Pilar Tata Pamong yang Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung Jawab, dan Adil

Penerapan tata pamong tidak hanya didasarkan pada komitmen pimpinan, tetapi memiliki dasar pijakan formal yang mengatur struktur organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, serta mekanisme penyelenggaraan dan pengendalian mutu.

Dasar Pijakan Formal Kelembagaan

Landasan Peraturan Yayasan & Surat Keputusan Rektor

1 Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga No. SK/32/YPKB/VI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
2 Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga No. 3 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Perwira Purbalingga.
3 Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga No. 08 Tahun 2025 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UNPERBA.
4 Keputusan Rektor No. 29/SK/061051/UN/X/2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M).
5 Keputusan Rektor No. 30/SK/061051/SPMI/XI/2020 tentang Unit Organ Pelaksana Penjaminan Mutu (LP3M, GPM, GKM).
6 Keputusan Rektor No. 012/SK/061051/SPM/IV/2022 tentang Tugas dan Fungsi Personalia LP3M.
01

Kredibel

Penyelenggaraan organisasi didasarkan pada Statuta Universitas dan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja yang menetapkan pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang tegas. Pengisian jabatan struktural didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional.

Pilar Mutu #1
02

Transparan

Keterbukaan informasi akademik, keuangan, tridharma, serta perencanaan dan pelaporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui sistem informasi terintegrasi dan media resmi institusi.

Pilar Mutu #2
03

Akuntabel

Setiap unit dan personil bekerja berdasarkan rencana kerja, standar mutu SPMI, SOP, serta indikator kinerja terukur yang dipertanggungjawabkan melalui siklus PPEPP dan audit mutu berkala.

Pilar Mutu #3
04

Bertanggung Jawab

Menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, SN-Dikti, Statuta, kode etik, dan berorientasi pada kepatuhan hukum serta kemanfaatan bagi sivitas akademika dan masyarakat.

Pilar Mutu #4
05

Adil

Penerapan aturan secara objektif, proporsional, dan non-diskriminatif bagi seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam pelayanan akademik maupun pengembangan karier.

Pilar Mutu #5
Implementasi Berkelanjutan: Dengan mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), tata pamong UPPS FEB UNPERBA tidak hanya bersifat normatif, namun dapat dibuktikan melalui dokumen kebijakan, struktur organisasi dan tata kerja, uraian tugas, SOP, dokumen perencanaan dan pelaporan, hasil monitoring dan evaluasi, audit mutu internal (AMI), serta tindak lanjut peningkatan mutu.